Rankuman Materi Pembelajaran Pkn di SD Universitas Terbuka

MODUL 7

KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI

Kegiatan Belajar I

Konsep Demokrasi

Demokrasi ialah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris “democracy” yang diserap dari dua kata bahasa Yunani “demos” dan ‘ratos” atau “kratein”. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan.

Demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai oleh adanya partisipasi warga negara yang sudah dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilny yang dipilih.

Dalam penerapan dinegara kesatuan republik indonesia demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (demos).

Keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidupnya (weltanschaung), falsafah hidupnya (filosofiche Gronslag) dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian demokrasi atau pemerintahan rakyat di indonesia didasarkan pada :

1) Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oloh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.

2) Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan

3) Merupakan konsekuaensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945

Dengan kata lain bahwa demokrasi di samping sebagai sistem pemerintahan, juga diperlukan proses demokrasi yang meliputi 4 hal yaitu :

1) Mengutamakan kepentingan khalayak

2) Manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan

3) Memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme

4) Untuk mencapai partisipasi perlu ada perubahan terlebih dahulu serta perubahan itu sendiri akan terwujud jika adanya partisipasi.

Demokrasi Indonesia telah melewati berbagai macam tahap dan telah sampai pada tingkat kedewasaan yang cukup baik, walaupun dalam faktanya demokrasi di Indonesia masih dibatasi dengan bermacam aturan tertulis maupun tidak. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman yang dapat mengantar untuk memenuhi persyaratan tersebut antara lain melalui pemahaman wawasan nusantara.

Kegiatan Belajar 2

Pendidikan Demokrasi Sebagai Esensi PKn

Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi di mana pun berada pad adasarnya untuk mlindungi hak-hak warga negaranya dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki wawasan, menyadari akan keharusan serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan status danperannya dalam masyarakat.

Salah satu solusi strategis secara konseptual adalah dengan cara memperkuat demokrasi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Upaya itu tentu tidak semudah membalikkan tepalak tangan di mana negaranya menganut sistem demokrasi maka warga negaranya akan demokrastis, tetapi memerlukan proses pendidikan demokrasi.

Winaputra (2001) dalam disertasinya memberikan penjelasan bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep,prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat.

PKN atau Civic Education adalah program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik – prosedural berupaya memanusiakan (humanizing) dan membudyakan (civilizing) serta memberdayakan (empowering) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/ yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan.

Rujukan WNI yang baik dalam NKRI ialah UUD 1945/2003 yang jabarannya termuat dalam TAP MPR dan UU (a.l. UUSPN menjadi kiblat seluruh Program dan Sistem pendidikan ). Menurut landasan konstitusional di atas, maka Visi PKN NKRI lahirnya manusia/ WNI dan kehidupan masyarakat bangsa NKRI religius, cerdas, demokratis dan lawful ness, damai – tenteram – sejahtera, moderen dan berkeribadian Indonesia. Misi yang diembannya adalah program pendidikan; yang membelajarkan dan melatih anak didik secara demokratis – humanistic – fungsional.

Membelajarkan hendaknya dimaknai memberi pembekalan pengetahuan melek politik – hukum, membina jati diri WNI berkepribadian/berbudaya Indonesia, melatih pelakonan diri/kehidupan WNI yang melek politik hukum serta berbudaya Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat – bangsa – negara yang moderen. Dari gambaran di atas maka jelas target harapan pembelajaran PKN NKRI, yakni:

1. Secara Programatik memuat bahan ajar yang kaffah/utuh (CAP) berupa bekal pengetahuan untuk melek politik & hukum yang ada/berlaku/imperative dalam kehidupan bermasyarakat – berbangsa dan bernegara NKRI yang demokratis sistim perwakilan – konstitusional.

2. Secara Prosedural target sasaran pembelajarannya ialah penyampaian bahan ajar pilihan – fungsional kearah membina, mengembangkan dan membentuk potensi diri anak didik secara kaffah serta kehidupan siswa & lingkungannya (fisik – non fisik) sebagaimana diharapkan/keharusannya ( 6 sumber normative di Indonesia) serta pelatihan pelakonan pemberdayaan hal tersebut dalam dunia nyata astagatranya secara demokratis, humanis dan fungsional.

Wahab (civicus, 2001)

Kegiatan Belajar 3

Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi

Sekolah dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 disebut “satuan pendidikan” Sekolah Dasar (SD) sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entity (satuan utuh) wahana pendidikan nasional yang mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalnya itu antara lain terletak pada berikut ini :

1. Pandangannya yang bermacam-macam tetapi menyatu

2. Sikapnya dalam menempatkan individu, negara dan masyarakat global secara harmonis

3. Tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasannya

4. Konteks yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka.

1. Strategi umum pengembangan warga negara yang demokrasi di lingkungan sekolah

a) Waktu untuk penghargaan merupakan strategi pengembangan demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan terhadap orang lain.

b) Waktu untuk yang terhormat merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab

c) Pertemuan perumusan tujuan merupakan strategi pengemangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan yang sengaja diadakan atas inisiatif guru dan/ayau siswa untuk merumuskan visi atau tujuan sekolah

d) Pertemuan Legislasi merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk merumuskan ataumenyusun norma atau aturan yang akan berlaku di sekolah

e) Pertemuan evaluasi aturan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan norma atau aturan yang telah disepakati dan berlaku di sekolah.

f) Pertemuan [erumusan langkah kegiatan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk menetapkan prioritas atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa di bawah supervise sekolah.

g) Pertemuan refleksi belajar merupakan stretagi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan pengendapan dan evaluasi terhadap proses dan/atau hasil belajar setelah selesai satu atau beberapa pertemuan.

h) Pertemuan pemecahan masalah merupakan strategi pengembangan sikap demokrasi dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan daerah atau nasional yang menyangkut kehidupan siswa.

i) Pertemuan isu akdemis merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan beranggung jawab melalui pertemuan terencana untuk untuk membahas masalah akademis

j) Pertemuan perbaikan kelas merupakan strategis pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas untuk membahas atau memecahkan masalah yang menyanglut kehidupan siswa di kelasnya atau lingkungan sekolahnya

k) Pertemua tindak lanjut merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk membahas tindak lanjut dari suatu kegiatan berseri di lingkungan sekolah

l) Pertemuan perencanaan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun rencana bersama.

m) Pertemuan pengembangan konsep merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun suatu gagasan baru yang dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan atau menyarankan pemecahan atas masalah yang cukup pelik.

n) Pembahasan situasi pelik merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memecahkan masalah yang terkait pada keadaan yang pelik.

o) Kotak saran merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungans ekolah dan lingkungan sekitar

p) Pertemuan dalam pertemuan merupakan strategi pengambangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelompok kecil dalam konteks pertemuan klasikal atau pertemuan besar.

2. Fungsi dan Peran Sekolah dalam mengembangkan Warga negara Yang Demokratis

Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan kultur. Sebagai bagian dari struktut birokrasi pendidikan SD merupakan satuanpendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

3. Mekanisme Kerja dalam Konteks Kesisteman Sekolah

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan harus memberdayakan seluruh komponen-komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah yaitu sebagai berikut :

a) Kepala Sekolah

b) Wakil Kepala Sekolah

c) Tata Usaha

d) Dewan Guru

e) Unit Laboratorium

f) Unit Perpustakaan

g) Osis

h) Komite Sekolah